masukkan script iklan disini
www.morethansource.com - Alokasi Dana Desa yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2015-2016 saja sudah mengalami peningkatan 100 persen bahkan sampai 120 persen.
Dimana pad tahun 2016 pencairan Dana Desa tembus pada angka Rp 46,9 Triliun seindonesia, jadi dalam proporsinya satu desa mendapat minimal Rp 600 juta bahkan Rp 1 miliar dari APBN dan APBD.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebitkan, secara total pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 72 triliun pada 2020 ini. Jumlah ini mengalami peningkatan dari anggaran pada 2019 sebesar Rp 70 triliun.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyinggung soal penyelewengan dana desa. Bahkan Jokowi menyebut ada ratusan kepala desa di Indonesia yang ditangkap polisi karena perkara itu.
"Ada lebih dari 900 kepala desa yang ditangkap gara-gara dana desa, tapi itu dari 7.400 (kepala desa). Ada yang 'belok', kita tidak tutup mata," ucap Jokowi kepada wartawan selepas menghadiri acara pembagian sertifikat tanah di Lapangan Merdeka Kerkof, Tarogong Kidul, Garut, pada 17 Oktober 2019 lalu, seperti dikutip dari detik.com, Rabu (22/4/2020).
Namun Jokowi menjelaskan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya, banyak juga penyaluran dana desa yang telah tepat sasaran. "Tapi dari survei yang kita lakukan, banyak yang tepat sasaran. Memang perlu diperbaiki," katanya.
Jokowi menjelaskan, dalam penyaluran dana desa, seharusnya masyarakat diajak memusyawarahkan hal tersebut. Keterlibatan masyarakat soal penyaluran dana desa dinilainya sangat penting.
"Seluruh masyarakat harus diajak bicara. Dana itu dipakai untuk apa, dimusyawarahkan dalam forum desa. Mau dipakai bangun irigasi dan jalan desa, silakan. Paling penting harus produktif," tutur Jokowi.
Guna meningkatkan efektivitas penyaluran dana desa, Jokowi mengimbau masyarakat ikut mengawasi proses penyaluran dana desa. Bukan hanya pemerintah yang bertugas dalam mengontrol dana desa.
"Mungkin pemerintah pusat, provinsi, daerah mengikuti begitu banyak desa, (tapi) kontrol dan pengawasan yang baik adalah dari masyarakat," tegas Jokowi.
